Dokumen Hukum
MAJALAH HUKUM NASIONAL
PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING)
TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN DI SEKTOR KETENAGLISTRIKAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (RENEWABLE ENERGY GOVERNANCE IN THE ELECTRICITY SECTOR IN THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT FRAME WORK)
MENGEFEKTIFKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN MENYEDERHANAKAN SISTEM PARTAI POLITIK: BELAJAR KEPADA PEMILU JERMAN (EFFECTING THE GOVERNMENT SYSTEM AND SIMPLIFYING THE POLITICAL PARTY SYSTEM: LEARN TO THE ELECTION OF GERMANY)
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MEMUTUS PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PERKARA PT. CANDRATEX DAN PT. ASIAN CUTTON DENGAN BPJS CABANG SOREANG) (AUTHORITY OF CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN DECIDING CONSUMER PROTECTION (CASE STUDY OF PT. CANDRATEX AND PT. ASIAN CUTTON WITH SOREANG BRANCH OF BPJS))
SPLITSING DALAM PERSPEKTIF ASAS CONTANTE JUSTITIE DAN ASAS NON SELF INCRIMINATION (SPLITSING IN CONTANTE JUSTITIE AND NON-SELF INCRIMINATION PRINCIPLES PERSPECTIVE)
REKONSTRUKSI EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS MELALUI HARMONISASI PERATURAN HUKUM TENTANG PERWALIAN (EXISTENCE RECONSTRUCTION OF PROBATE COURT AS TRUSTEE OVERSEER THROUGH HARMONIZATION OF REGULATIONS ON TRUSTEESHIP)
POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF LAW AND DEVELOPMENT (THE POLITICAL LAW OF TAX AMNESTY IN THE PERPECTIVE OF LAW AND DEVELOPMENT)
Perlunya Dibentuknya Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional
Perlindungan Kepentingan Debitor Terkait Tidak Dibedakan Antara Kepailitan Debitor Individu dan Badan HUkum dalam Hukum Kepailitan
HUKUM PIDANA ANAK YANG ‘BUKAN’ UNTUK ANAK TERKAIT PENETAPAN USIA ANAK DALAM TINDAK PIDANA(CHILDREN CRIMINAL LAW WHICH ‘IS NOT’ FOR CHILDREN DETERMINATION CHILDREN AGE LIMIT IN CRIMINAL CRIME