Jakarta 16 November 2022, Dalam upaya mengembangkan kapasitas dan profesionalisme pustakawan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menyelenggarakan Kegiatan Forum Diskusi Pustakawan Hukum dengan tema ”Sejarah Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Indonesia”  bertempat di ruang Aula Moejono lantai 4 Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari ini dihadiri oleh peserta yang secara luring dan daring yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Wilayah Kemenkumham Seluruh Indonesia.

Kepala Pusat JDIHN membuka sekaligus mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir pada acara tersebut, baik yang hadir langsung maupun yang melalui aplikasi zoom.

“JDIHN merupakan salah satu  penunjang pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan supremasi hukum, masyarakat cerdas hukum, dan pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum” ucap Kepala Pusat JDIHN, Nofli dalam sambutannya.

Kegiatan forum diskusi ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber profesional di bidang Dokumentasi dan Informasi. Tampil sebagai narasumber pertama, Prof. Sulistyo Basuki, menyampaikan perjalanan Sejarah perkembangan Dokumentasi dan Perpustakaan di Indonesia.

“bahwa jaringan dokumentasi dan informasi di Indonesia terbentuk pada tahun 1971 dengan diselenggarakannya workshop sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah untuk Indonesia yang berlangsung di Bandung pada tanggal 22-24 Juli 1971”, ungkap Sulistyo Basuki.

Pada materi kedua yang disampaikan, Theodrik Simorangkir, S.H.,M.H., menyampaikan sekilas tentang penyediaan informasi hukum di Indonesia. 

“dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah pusat dan daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas, sehingga perlu dikelola dengan baik dalam satu sistem. Keterbatasan dalam mengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu disusun dalam kebijakan Nasional”, ungkap Theodrik Simorangkir dalam materinya.

Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 60 orang secara luring dan kurang lebih 300 peserta secara during kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Peserta forum diskusi ini menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan masalah pengembangan sumber daya manusia khususnya penilaian angka kredit pustakawan, pengembangan dan pengelolaan dokumen hukum di instansi peserta.