Kanwil Kemenkumham Papua Barat Kebut Pembangunan Website JDIH dan Integrasi JDIHN

Belum genap sebulan dari pelaksanaan virtual meeting monev pengelolaan JDIH, Kanwil Papua Barat Kamis, 25 Juni 2020 mengelar Bimbingan Teknis Asistensi Penggunaan Layanan Informasi. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini mengundang Biro Hukum Provinsi Papua Barat, Bagian Hukum Kota/Kabupaten, Sekretariat Dewan Provinsi, Kominfo Provinsi, Kota/Kabupaten di wilayah Papua Barat. Acara ini secara langsung dibuka oleh Kepala Kanwil Papua Anthonius Matius Ayorbaba, S.H., M.Si. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala  Divisi Administrasi Kanwil Papua Barat Jonny Pesta Simamora., S.IP., M.Si.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Kapusdok) Drs. Yasmon, M.L.S hadir dalam kesempatan tersebut dan bertindak menjadi narasumber bersama Reinal Saputra S.H., M.H. Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan dan Diden Priya Utama, S.Kom Kepala Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum. Dalam sambutannya Kapusdok menyampaikan apresiasiaya atas gerak cepat Kanwil Papua Barat dalam memfasilitasi Anggota JDIH di wilayah Papua Barat untuk membangun JDIH. “Keberadaan JDIH tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari segenap anggota JDIH dari ujung Barat sampai Timur Indonesia. Untuk itu momen ini menjadi sarana bersama kita untuk kembali bersemangat membangun, mengembangkan dan berinovasi dalam mengelola JDIH”, terang Kapusdok.

“Melalui JDIH, masyarakat Papua Barat dapat mengakses dokumen dan informasi hukum yang ada di Provinsi Aceh. Demikian pula, masyarakat Aceh dapat mengakses dokumen hukum yang ada di Papua Barat. Dengan JDIH, seluruh Indonesia bahkan dunia internasional dapat mencari perda apa saja yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ada di Papua Barat”, ungkap Kapusdok

“Bahkan perguruan tinggi mulai membangun JDIH di institusinya dan beberapa dosen mereferensikan JDIH kepada mahasiswanya. Melalui JDIH mahasiswa-mahasiswa Papua Barat dapat mencari bahan sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi, thesis dan karya tulis ilmiah. Inilah yang ingin bangun bersama-sama melalui JDIHN”, ungkap Kapusdok

Kapusdok berpesan agar ketertinggalan kita dalam belasan tahun terakhir dapat kita kejar dalam beberapa bulan ini. "Bagi Bagian Hukum Kota/Kabupaten yang terkendala dengan pembuatan website JDIH, kami akan bantu fasilitasi melalui aplikasi ILDIS yang dapat digunakan oleh seluruh anggota JDIH tanpa biaya, hanya cukup mengajukan permohonan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saya yakin semangat dari saudara-saudara kami di Papua Barat, jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Papua Barat dan kerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Papua Barat akan menjadikan perkembangan JDIHN di Papua Barat berkembang pesat”, tutup Kapusdok