Surabaya - Sebagai bentuk komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai dilingkungannya, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengikutsertakan JFT Pustakawan   dalam  kegiatan Kongres ke XV Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional Tahun 2022 yang diselenggaarakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 01 s.d. 04 November 2022. Mengangkat tema “Peran Pustakawan dalam Ekosistem Digital Nasional”, Kegiatan tersebut dihadiri oleh 600 Peserta JFT Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan dari seluruh Indonesia.

Mengawali pelaksanaan kegiatan, T. Syamsul Bahri sebagai ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Periode 2018-2021, membuka acara  kongres ke XV Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Ilmiah Nasional Tahun 2022. Dalam Sambutannya beliau mengajak pustakawan untuk bertransformasi kearah yang lebih kritis, kreatif, komunikatif, dan membangun kerja sama dalam memberikan solusi. “Pustakawan harus berperan dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat saat ini seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan membangun kerja sama dalam memecahkan masalah,” pesan Syamsul dengan semangat saat membuka kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menghimbau dan mengajak pustakawan untuk dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya membaca namun juga masyarakat yang menjunjung nilai kebaikan dalam bersosial media. “Kemunduran dalam hal sopan santun di Indonesia, dalam dunia digital didominasi oleh kelompok usia dewasa berdasar laporan Digital Civility Index dari Microsoft tahun 2022. Tugas pustakawan selain membuat mereka gemar membaca, tetapi juga mengedukasi untuk melakukan interaksi digital secara sopan,” tegas Khofifah dalam keynote speech-Nya saat kegiatan pembukaan.

Pada hari kedua, kegiatan kongres  diisi dengan seminar yang dibagi dalam beberapa sesi acara dengan menampilkan beberapa narasumber dari pemerintah dan profesional. Pada sesi seminar ini membahas berbagai aspek mulai dari kebijakan nasional dalam membangun literasi nasional terhadap sumber daya manusia yang bersaing antara pusat dengan daerah. Selain itu,  disampaikan materi oleh Duta Baca Nasional dan Duta Baca Jawa Timur yang mengangkat pentingnya pustakawan dalam mengahasilkan produk dan jasa, sekaligus pemanfaatan sosial media sebagai sarana membangun citra di dunia maya dengan memperhatikan empat pilar literasi yaitu etika digital, keamanan digital, keterampilan digital, dan budaya digital. 

Selanjutnya pada sesi Call for Papers tahun 2022 terpilih 3 (tiga) makalah yang kemudian dipresentasikan, yang terdiri dari : 1. Perlindungan Data Privasi dan Kebebasan Informasi dalam Platform WhatsApp oleh Umi Sugiyanti, SIP, MA. dan Agung Pambudi, ST.,MA.; 2. Upaya Pustakawan dalam Mendukung Keterbukaan Data Penelitian di Jurnal Ilmiah Peringkat Sinta 1 di Universitas Gadjah Mada oleh Sri Junandi dan Seno Yudhanto; dan 3. Kemas Ulang Informasi Perpustakaan Berbasis Animasi Digital oleh Sutarsyah. Ketiga makalah tersebut memberikan inspirasi tersendiri kepada Peserta yang hadir karena merupakan bukti bahwa kreatifitas tidak harus selalu hal besar tetapi keseharian kecil dalam pekerjaan kita dapat menjadi sumber inovasi yang relevan dan berdampak positif dalam berkinerja.

Kegiatan ditutup pada hari ke empat yang dilaksanakan dengan pemberian motivasi ke Pustakawan agar dapat  terus Melayani dengan Sepenuh hati. Diakhir dilaksanakan Kegiatan Pemilihan Ketua IPI dan  T. syamsul Bahri terpilih kembali sebagai Ketua Umum IPI 2022-2025.

Dua Orang JFT Pustakawan yang hadir sebagai Perwakilan Pusat JDIHN Surya Dwi Saputra dan M Fahri Rudiyanto merasa keikutsertaan dalam Kongres dan Seminar Ilmiah IPI merupakan sebuah pengalaman beharga yang dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam mengelola Perpustakaan Hukum BPHN dan diharapkan hasil dari Kongres dimaksud dapat memberikan masukkan dan rekomendasi yang positif. Dengan aktif dalam berbagai Kegiatan Ilmiah Kepustakaan ini juga dapat menjadi nilai lebih sehingga Perpustakaan Hukum BPHN kedepannya dapat tetap eksis dan aktif dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat kedepannya.