Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Friday, February 15 2019

Wujudkan Keterbukaan Informasi Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Gelar Bimbingan Teknis JDIH

 

SEMARANG – Guna memenuhi tuntutan masyarakat yang haus akan keterbukaan informasi hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Gets Hotel Semarang, Kamis (14/02).

Dengan hadirnya 40 orang peserta dari perwakilan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se eks Karesidenan Semarang diharapkan mampu mengemban peran Kanwil sebagai instansi vertikal dibidang hukum yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum serta menjadi pusat layanan hukum di daerah.

Kegiatan yang dipadatkan selama 1 hari ini, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Dewa Putu Gede. Hadir Kepala Pusat Dokumentasi JIHN, Yasmon dan Kadiv Yankum & HAM, Rr.Sri Widyaningsih.

Dalam sambutannya, Dewa menekankan pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang praktis dan sistematis “Ambil langkah mudah, cepat, akurat dan lengkap untuk mengelolanya, sehingga dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi dapat terwujud” ujarnya.

Di hadapan Kepala Divisi dan Kepala UPT yang hadir dalam pembukaan ini, Dewa mengharapkan lahirnya Pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab serta terbangun bersinergi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan, pengembangan jaringan dalam mendokumentasikan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat.

Dewa meminta Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon, M.L.S selaku narasumber, untuk mentransfer ilmu terkait korelasi, tugas, dan peran anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar dapat memajukan Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN) secara optimal.

Dalam paparannya Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyampaikan mengenai update jumlah anggota JDIH yang telah terintegrasi secara nasional ada di 213 anggota. Adapun untuk Jawa Tengah sendiri dari 35 Kota/Kabupaten terdapat 28 anggota Kota/Kabupaten yang telah terintegrasi. Pesan Kepala Pusat Dokumentasi dan jaringan Informasi Hukum Nasional kedepan adalah bagaimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin berkolaborasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong anggota JDIH dari Sekretariat Dewan di Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten sekaligus juga mengajak Perpustakaan Hukum di Perguruan Tinggi untuk aktif sebagai anggota JDIH. Tidak hanya itu, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasionalt juga meminta kepada Pengelola JDIH di Kantor Wilayah untuk tidak henti-hentinya mempromosikan JDIH melalui media sosial. Apabila semua sudah terintegrasi dan dikenal oleh publik, maka database hukum nasional akan kaya dengan dokumen hukum sekaligus juga semakin dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, pungkas Yasmon. (Dok/foto: Humas Kanwil)