Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - BPHN

Friday, May 10 2019

Urgensi Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Rabu (8/5) bertempat di Aula Ali Mudjono, BPHN dalam hal ini Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional melakukan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan. Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi dan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Opong Sumiati.

Disampaikan oleh Yasmon Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional bahwa sebagai bentuk peningkatan sumber daya dan kualitas Perpustakaan Hukum BPHN maka perlu dilakukan akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan. Terkait dengan hal tersebut BPHN memerlukan masukan dari Perpustakaan Nasional terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan tersebut.

Deni Kurniadi dalam paparannya menjelaskan bahwa Perpustakaan Hukum BPHN masuk dalam jenis perpustakaan khusus yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan lembaganya. Saat ini sudah ada Repository Perpustakaan Khusus yang merupakan proses penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan secara digital dan dapat diakses oleh pemustaka sesuai dengan kebijakan Pimpinan.

“Bahwa untuk melakukan proses akreditasi dapat melalui pengajuan surat dari BPHN kepada Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa Perpustakaan Hukum BPHN siap di akreditasi. Setelahnya akan ada Pra Akreditasi oleh tim Perpustakaan Nasional dan akan dipersiapkan untuk melakukan proses akreditasi. Jika dilihat saat ini Perpustakaan Hukum BPHN sudah sangat layak untuk diakreditasi” kata Deni.

Pentingnya sertifikasi pustakawan disampaikan oleh Opong Sumiati pada sesi berikutnya. Sertifikasi pustakawan merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan profesionalisme pustakawan agar siap serta memiliki daya saing merespon era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk Proses sertifikasi dapat dilakukan secara mandiri oleh pustakawan sesuai dengan alur proses yang ada. Pustakawan pun dapat memilih klaster kompetensi berdasarkan dengan bidang yang dikuasai untuk sertifikasi. Apabila pustakawan telah lulus dalam proses sertifikasi akan diberikan sertifikat sebagai bukti kompetensi profesional seorang pustakawan, jelas Opong dalam paparannya.