Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - BPHN

Friday, June 21 2019

PUSAT JDIHN LAKUKAN PENGUATAN JDIH DI PROVINSI GORONTALO MELALUI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 diamanatkan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

 

Melaksanakan amanat tersebut, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan JDIH di Provinsi Gorontalo pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2019.

 

Tim Monev ini dipimpin oleh Artiningsih Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum, didampingi Iswiyati Kunti Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi, dan Rahma Fitri. Kunjungan Monev pertama dilakukan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Gorontalo, diterima oleh Syarifuddin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dwi Harnanto Kepala Divisi Administrasi, dan Bintang Napitupulu Kepala Bidang Hukum.

 

Dalam pemantauan ini tim melakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH dan melihat langsung Perpustakaan Hukum yang ada di Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Posisi perpustakaan ini sangat strategis, terletak di samping pintu masuk utama Kantor Wilayah, namun masih membutuhkan sarana dan fasilitas lainnya seperti petunjuk arah yang memperjelas keberadaan perpustakaan tersebut. Terhadap pengelolaan perpustakaan, Artiningsih menyampaikan bahwa adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pustakawan sangat diperlukan dalam mengelola Perpustakaan Hukum yang ada. “Pustakawan diperlukan agar pengelolaan JDIH dapat sesuai dengan ketentuan dalam Standardisasi Pengelolaan JDIH”, ujar Artiningsih. Menanggapi hal-hal tersebut, Bintang mengatakan bahwa mengingat Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo belum memiliki JFT Pustakawan, ke depannya dapat dilakukan kerja sama dengan Pustakawan di Pemerintah Daerah.

 

Hal yang sama juga ditemukan dalam kunjungan monev ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, diterima oleh Yusfan Kai Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Katrina Kau Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum. Selain masukan terhadap pengelolaan JDIH dan Perpustakaan Hukum yang ada, JDIH Provinsi Gorontalo juga didorong untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayahnya, dengan memiliki website JDIH dan melakukan integrasi dengan sistem Pusat JDIHN.

 

Selanjutnya kunjungan langsung pada Bagian Hukum Kota Gorontalo yang diterima oleh Ayucandra Djamarutu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum, dan kunjungan pada Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo yang diterima oleh Jesse A. Kojongkam Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo, dan Ronald Hasiru Kepala Sub Bagian Perundang Undangan. Dalam kunjungan ini selain diberikan masukan terhadap pengelolaan JDIH dan Perpustakaan Hukum yang belum tersedia saat ini, juga didorong untuk melakukan integrasi dengan sistem Pusat JDIHN.

 

Mengakhiri kunjungan dalam kegiatan monev ini, Artiningsih berpesan kepada pengelola JDIH pada Provinsi Gorontalo untuk melakukan pengisian Laporan Tahunan melalui aplikasi e-Report JDIHN yang dapat diakses di website jdihn.bphn.go.id. “Laporan Tahunan Anggota JDIH sudah tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi menggunakan aplikasi untuk mempermudah penyampaian laporan sehingga lebih efisien dan efektif. Laporan ini merupakan sumber utama untuk penilaian dan penghargaan bagi Anggota JDIH” terang Artiningsih.

(AR, IK, RF)