Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Friday, February 15 2019

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional Berikan Pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

JAKARTA – Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S memberikan sambutan dan arahan kepada 41 (empat puluh satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil rekrutmen Tahun 2018, bertempat di Ruang Rapat Mochtar – Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jumat (15/02). Dalam pengarahan ini disampaikan tugas dan fungsi dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional, termasuk di dalamnya tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Selain itu disampaikan pula pesan dalam menghadapi dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diminta untuk dapat bekerja secara profesional, siap untuk bekerja di mana pun ditempatkan, terus mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal penggunaan sistem berbasis Teknologi Infomasi, dan terus mengembangkan diri tidak hanya terbatas pada latar belakang bidang pendidikannya saja. Kunci dari semua hal tersebut adalah dengan terus menerus belajar.

Setelah pengarahan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional, selanjutnya diberikan pengenalan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang di Pusat Dokumentasi dan Jaringan Infomasi Hukum Nasional. Bidang-bidang tersebut terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Jaringan Informasi Hukum (Bidang JIH), Bidang Otomasi dan Dokumentasi Hukum (Bidang ODH), dan Bidang Pelayanan Informasi Hukum (Bidang PIH).

Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum, Artiningsih, S.H., M.H. menyampaikan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, yang berlandaskan hukum pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) memiliki anggota sebanyak 1610 (seribu enam ratus sepuluh) dengan jumlah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) Anggota.

Selanjutnya Kepala Bidang Otomasi dan Dokumentasi Hukum, Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H., M.H. menyampaikan pengertian Integrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dan mengenalkan website dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di jdihn.bphn.go.id. Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang hadir secara bersama-sama membuka dan mencoba mencari dokumen hukum yang ada di Basis Data Nasional dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Sebagai penutup, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Hukum, Omon, S.H., M.H. menyampaikan tugas dan fungsi dari Bidang Pelayanan Informasi Hukum yaitu melakukan penyiapan, pengumpulan dan pemeliharaan koleksi dan pelayanan pemustaka, yang secara garis besar mengelola Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Koleksi yang ada di Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional saat ini berupa dokumen hukum langka, monografi hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pengolahan koleksi perpustakaan telah dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi, dan menerapkan standar metadata yang diadaptasi dari sistem katalog. Standar metadata ini ke depannya akan digunakan oleh seluruh Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga dapat memudahkan pengintegrasian database.

Antusiasme para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada saat materi dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi ini sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan dari mereka yang ingin mengetahui dan mempelajari lebih lanjut terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) secara terus-menerus dikembangkan pengelolaannya, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembaruan website dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dan penggunaan sistem Laporan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara elektronik melalui e-Report JDIHN.
Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah terkait kurangnya pemberitaan tentang substansi JDIH itu sendiri, terutama berharap ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap pengertian dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Di akhir dari kegiatan pengarahan, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan kunjungan secara langsung ke Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (EREF/YAY)