Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Sunday, February 24 2019

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MEMINTA SELURUH ANGGOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBUATAN WEBSITE JDIH

Bengkulu, Dalam Rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 2 huruf g, bahwa salah satu fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIHN.

Selasa – Kamis (19 – 21/2/ 2019) Pusat JDIHN (BPHN) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JDIH di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini 3 (tiga) institusi dilakukan monitoring dan evaluasi, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu (Biro Hukum), dan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu (Bagian Hukum). Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) JDIH adalah untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIHN.

Kesempatan pertama dikunjung adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Tim monev memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu yang sudah cukup bagus, hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Ibu Yatna, Kepala Subbidang Luhbankum dan JDIH mewakili kantor wilayah Kemenkumham mengatakan “Aplikasi JDIH Kantor Wilayah sudah dimanfaatkan dengan baik terutama dalam hal simpan pinjam dokumen hukum, namun untuk pengelolaan dokumennya belum maksimal dikarenakan terkendala dengan sumber daya manusia yang ada, dimana sumber daya yg ada belum pernah mengikuti Bimtek Pengelolaan JDIH”.

Pada hari yang sama, tim monev juga berkunjung ke Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Di Ruang Kepala Biro Hukum Provinsi Bengkulu tim melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan JDIH, diterima oleh Kepala Subbagian Dokumen Hukum Bapak Sya’ban Idham.

“Dari 28 (dua puluh delapan) Anggota JDIHN di Provinsi Bengkulu, baru 8 (delapan) Anggota yang telah membuat website JDIH, dan baru 2 (dua) Anggota yang bisa terintegrasi dengan portal JDIHN. Sebagai koordinator JDIH di daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu hendaknya dapat memberikan Pembinaan kepada Anggota JDIH agar dapat membentuk dan membangun website JDIH serta mempercepat pengintegrasian website Anggota JDIH dengan portal Pusat JDIHN, sehingga dokumen hukum yang ada di Provinsi Bengkulu dapat segera diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat” Artiningsih selaku ketua tim monev menjelaskan.

Kapala Subbagian Dokumentasi Hukum, Sya’ban Idham menyampaikan “Pembinaan kepada Anggota JDIH yang ada di Provinsi Bengkulu belum bergerak dengan maksimal dikarenakan website Anggota JDIH belum sesuai dengan standar Permenkumham. Terkait dengan Surat dari Kepala BPHN tentang Evaluasi Anggota JDIH Pemerintah Provinsi telah membuat surat kepada seluruh Anggota JDIH di wilayah Bengkulu untuk melakukan percepatan pembuatan website JDIH”.

Di hari terakhir monitoring dan evaluasi, tim melanjutkan kunjungan ke Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Tim monev diterima oleh Asisten III Pemerintah Kota Bengkulu Muhammad Husni yang didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Hilman Fuadi dan Kepala Bagian Hukum Abdul Raiz. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada Tim Monev dari BPHN yang langsung memantau kondisi dan perkembangan JDIH Kota Bengkulu. Dukungan dan kerjasama dari Diskomifo Kota Bengkulu sangat membantu sehingga proses integrasi dapat terwujud. Dari hasil terintegrasinya website JDIH Kota Bengkulu dengan portal Pusat JDIHN, banyak Anggota JDIH dari Kabupaten di wilayah Bengkulu yang datang untuk belajar dan menimba ilmu. Bagian Hukum Kota Bengkulu masih mempunyai pekerjaan rumah karena dokumen hukum yang ada di website JDIH masih sedikit dan perlu ditingkatkan lagi, dikarenakan kendala kurangnya sumber daya manusia pengelola JDIH. Perlu melakukan kerja sama dengan JFT Pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah dalam pengelolaan dokumen hukum tersebut.

“Bahwa dari beberapa Anggota yang ada, Kota Bengkulu merupakan satu-satunya Anggota JDIH di Provinsi Bengkulu yang telah terintegrasi dengan Portal Pusat JDIHN, sehingga dalam pengelolaan JDIHnya seyogyanya sudah seperti jalan tol, terutama untuk pencarian informasi yang sudah terintegrasi, hanya tinggal upload dokumen hukumnya ke website JDIH Kota Bengkulu yang harus dipercepat lagi, sehingga para pencari informasi dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan” tutur Theodrik Simorangkir selaku anggota tim monev menutup kunjungan. (DO2)