Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Friday, February 15 2019

Kunjungan Konsultasi Pengelolaan JDIHN dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Tegal

Jumat (15/2) Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dalam kunjungan tersebut Bagian Hukum Kabupaten Natuna menyampaikan kendala pengelolaan JDIH di Pemerintah Kabupaten Natuna dikarenakan akses internet. Faktor utama yang mempengaruhi adalah cakupan sinyal  dari penyedia layanan dan cuaca yang tidak menentu. Menanggapi hal tersebut bidang Otomasi Dokumen Hukum meminta agar ada dukungan alat penguat sinyal dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Ini bisa dilakukan dengan koordinasi dengan penyedia layanan dan dinas terkait. Lebih lanjut disampaikan oleh bidang Otomasi Dokumen Hukum bahwa standar metadata hendaknya dibuat seragam untuk memudahkan dalam proses integrasi. Masukan lainnya adalah perlunya skala prioritas jenis peraturan apa yang akan dipublikasikan. Ini akan sangat membantu daerah dalam mempublikasikan peraturan daerah yang selama ini telah diterbitkan. Tak lupa dari bidang Jaringan Informasi Hukum mengingatkan kepada pengelola JDIH baik dari Pemerintah Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengirimkan laporan tahunan melalui mekanisme E-Report yang ada di website jdih.bphn.go.id. Mekanisme input data menjadi bagian yang disosialisasikan dalam pertemuan tersebut. Masukan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional akan segera ditindaklanjuti oleh pengelola JDIH yang hadir dalam pertemuan tersebut. (AJ)