Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Tuesday, January 15 2019

Bersama Pusdatin, Menuju JDIHN Berkelas Dunia

Jakarta, (15/01/2019) Dalam rangka migrasi data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menuju informasi berkelas dunia, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Pusdokjarinfokumnas) – BPHN melakukan anjangsana dan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemenkumham (Pusdatin).

Pusdokjarinfokumnas BPHN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengamanahkan bahwa JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat , mudah dan cepat.
“..Sehingga sesuai PerPres tersebut JDIHN menjadi unggulan Kementerian Hukum dan HAM dibidang data dan informasi hukum, selain itu juga JDIHN mempunyai tugas sebagai Pusat Database Nasional dokumentasi dan informasi hukum di tanah air ini…” disampaikan Drs. Yasmon, MLs Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengawali paparan dalam pertemuan.

Dokumen Hukum yang dimuat antara lain adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang undangan atau produk hukum selain peraturan perundang undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukim, pengkajian hukum, naskah akademis serta rancangan peraturan perundang undangan.

Yasmon menambahkan “…Bahkan sampai saat ini Staatsblad dari jaman Belanda sampai dengan Peraturan Desa sudah masuk ke dalam Database JDIHN….”

JDIHN sendiri sampai saat ini mempunyai keanggotaan lebih dari 1600 anggota yang akan semakin terus bertambah seiring dengan perkembangan JDIHN. Keanggotaan JDIHN antara lain terdiri dari Biro hukum dan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota, Sekretariat DPRD, Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Lembaga lain yang bergerak dibidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Dengan melihat besar dan luasnya jangkauan keanggotaan tentunya kebutuhan teknologi informasi bukan hal yang kecil, terutama untuk Penyajian data, Storage penyimpanan data ke dalam system. Hal ini sangat memerlukan dukungan yg optimal dari Pusdatin sebagai fungsi fasilitatif.

“..Data Center ini merupakan milik Kementerian Hukum dan HAM dan sudah cukup mumpuni utk memsuport teman teman di unit eselon 1, supporting teknologi informasi di Kumham.
Dari menyediakan space alokasi kebutuhan penyinpanan, melakukan
Perencanaan dan pengintegrasian sampai dengan pengelolaannya. Pusdatin sangat mensupport untuk itu, bahkan saat ini sudah ada 1500 mega data yang bisa di akses oleh masyarakat. Harapannya kedepan JDIHN akan menjadi Data base Nasional Dokumen dan Informasi Hukum yang bisa diakses dengan mudah, lengkap, akurat dan mudah dari belahan dunia dimanapun berada..” ungkap M. Aliamsyah, SH.MH Kepala Pusat Data dan Informasi Kemunkumham menutup pertemuan. (YAY)