Pusat Dokumentasi & dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN

Thursday, February 28 2019

Badan Pembinaan Hukum Nasional Menyelenggarakan Forum Diskusi Pustakawan Hukum

Kamis (28/2) Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan Forum Diskusi Pustakawan Hukum Tahun 2019, di Ruang Mudjono Lantai 4 Gedung BPHN. Acara yang dihadiri kurang lebih 55 peserta yang berasal dari perpustakaan pada unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/Lembaga yang bergerak di bidang hukum, Asosiasi Pustakawan dan Pencari Informasi Hukum serta Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi ini mengambil tema “Peran Pustakawan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional”. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Diskusi Pustakawan Hukum adalah Yasmon Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Opong Sumiati Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional dan Theodrik Simorangkir Pustakawan Utama BPHN.

Dalam kesempatan tersebut, Yasmon menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini telah bertransformasi dari model konvensional kearah perpustakaan digital. Setiap pengunjung tidak lagi harus mendatangi gedung perpustakaan, namun cukup dengan mengakses melalui internet, maka informasi dan dokumen hukum bisa didapatkan. Oleh karena itu, perpustakaan dan pustakawan haruslah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Di BPHN sendiri untuk mendapatkan informasi dan dokumen hukum selain berkunjung ke perpustakaan yang berada di gedung Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, pencari informasi dapat mengakses melalui jdihn.bphn.go.id. Terlebih dengan kondisi saat ini sudah banyak anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan Pusat JDIHN. Melalui Portal JDIHN pula,  pencari informasi hukum akan semakin dimanjakan untuk memperoleh akses dokumen dan informasi hukum. Harapannya dengan inovasi yang terus dilakukan, maka ke depan perpustakaan hukum BPHN mampu kembali menjadi rujukan dan koordinator bagi perpustakaan hukum secara nasional. Lebih lanjut disampaikan oleh Yasmon bahwa paradigma perpustakaan hukum adalah tempat yang kering haruslah diubah menjadi perpustakaan hukum adalah tempat yang kaya akan ilmu.

Dalam kesempatan yang sama Opong Sumiati menyampaikan bahwa pustakawan menjadi ujung tombak dalam penyediaan dokumen dan informasi hukum. Oleh karena itu, seorang pustakawan harus dibekali dengan background ilmu kepustakaan, memiliki sertifikasi kompetensi, dan terus melakukan pengembangan diri. Peningkatan kompentensi dari seorang pustakawan pastinya akan berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan dan tentunya hak-hak/jenjang karier pustakawan itu sendiri.

Sementara itu disampaikan oleh Theodrik Simorangkir bahwa pustakawan dan perpustakaan hukum berperan strategis dalam pembangunan hukum nasional. Segala proses dalam rangka pembangunan hukum nasional tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung dengan penyediaan akses dokumen dan informasi hukum yang baik pula. Harapannya pustakawan hukum mampu memainkan perannya dalam konteks menyediakan akses dokumen dan informasi hukum. (Ajie, Anas, Nanda).